Wagub Jabar: Perda Pesantren Merupakan Apresiasi Pemprov Jabar Untuk Lembaga Pendidikan PONPES

Wagub Jabar: Perda Pesantren Merupakan Apresiasi Pemprov Jabar Untuk  Lembaga Pendidikan PONPES
Kang Uu, ada tiga hal manfaat yang nantinya didapat Ponpes dengan adanya perda Pesantren, Pertama akan diberikan penyuluhan dan pelatihan kepada santri dan kiai terutama dalam mengelola lingkungan dan ekonomi pesantren. Kedua, akan banyak program pemberdayaan bagi pesantren, dan ketiga Pemda Provinsi Jabar akan memberikan bantuan kepada ponpes dan santrinya.

MAJALENGKA - Setelah Peraturan Daerah (Perda) Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren disahkan, Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jawa Barat (Jabar) perlu merumuskan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis (juklak dan juknis) atas perda tersebut.

Untuk menyusun juklak dan juknis tersebut, Pemda Provinsi Jabar melakukan roadshow untuk menyosialisasikan Perda Pesantren sekaligus menerima masukan dari pengurus Ponpes di 27 kabupaten dan kota di Jabar. Salah satunya meminta masukan dari pengurus pondok pesantren di Kabupaten Majalengka.

"Perda biasanya harus terlebih dulu dibuat juklak dan juknis baru sosialisasikan. Ini berbeda, sebab ini perda pertama yang pernah ada. Selain itu kami juga ingin menyusun juklak dan juknis yang memenuhi keinginan Ponpes. Ini adalah salah satu bentuk penghargaan Pemda Provinsi Jabar untuk pesantren, " ujar Wakil Gubernur (Wagub) Jabar Uu Ruzhanul Ulum saat menyosialisasikan Perda Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren di Ponpes Ar-Rahmat, Kabupaten Majalengka, Rabu (17/2/2021).

Kang Uu juga menepis maraknya kriminalisasi ulama, sebab telah dibuktikan dengan keseriusan Pemda Provinsi Jabar dengan membuat Perda Pesantren."Perda ini sebagai jawaban bahwa tidak ada kriminalisasi terhadap ulama. Perda juga sebagai sarana mempersatukan ulama di Jabar, " tambahnya.

Menurut Kang Uu, ada tiga hal manfaat yang nantinya didapat Ponpes dengan adanya perda tersebut. Pertama akan diberikan penyuluhan dan pelatihan kepada santri dan kiai terutama dalam mengelola lingkungan dan ekonomi pesantren. Kedua, akan banyak program pemberdayaan bagi pesantren, dan ketiga Pemda Provinsi Jabar akan memberikan bantuan kepada ponpes dan santrinya.

Namun, Kang Uu menegaskan bahwa ponpes harus memiliki legalitas yang diakui oleh Kementerian Agama. Legalitas diperlukan sebagai bentuk pertanggungjawaban pihak pemerintah kepada ponpes khususnya terkait dana bantuan yabg akan diberikan.

"Dari 15 ribuan pesantren, yang sudah memiliki legalitas baru sekitar 8.500, saya harap yang belum untuk segera diurus, " tegasnya.

Dalam sosialisasi tersebut, beberapa pengurus Ponpes menyampaikan sejumlah masukannya.

Ade Susmita, pengurus Ponpes Al Mubarok dari Desa Kelapa Dua berharap Perda menjadi angin segar bagi ponpes kecil seperti miliknya. Menurutnya, selama ini justru Ponpes besar yang sering mendapatkan bantuan pemerintah.

"Semoga perda akan memberikan pemerataan terutama bagi pesantren kecil. Juklak dan juknis serta syarat bantuan juga jangan dipersulit, " jelasnya.

Hal lain yang disampaikan adalah keinginan agar para kiai dan santri diberikan sertifikat yang kekuatannya sebanding dengan ijazah pada sekolah umum.

"Bukan hanya dana BOS, kami juga ingin sertifikasi guru ngaji. Tentunya agar lulusan kami tidak dipandang sebelah mata, " tutur Nabawi, salah satu pengurus Ponpes lainnya dalam sosialisasi tersebut.(***)

INDRAMAYU MAJALENGKA BANDUNG CIAMIS
Nanang Suryana

Nanang Suryana

Previous Article

Bau Sampah....Pemkab Bogor Penataan TPAS...

Next Article

Perhutani KPH Majalengka, Rumdin Jadi Rumah...

Related Posts

Peringkat

Profle

Subhan Riyadi

Siswandi

Siswandi

Postingan Bulan ini: 44

Postingan Tahun ini: 407

Registered: Jan 25, 2021

Yudi Hutriwinata

Yudi Hutriwinata

Postingan Bulan ini: 16

Postingan Tahun ini: 59

Registered: Mar 31, 2021

Bilwadi_wk

Bilwadi_wk

Postingan Bulan ini: 13

Postingan Tahun ini: 135

Registered: Feb 4, 2021

Ibnu S. Mattangaran

Ibnu S. Mattangaran

Postingan Bulan ini: 10

Postingan Tahun ini: 44

Registered: Mar 2, 2021

Profle

Junaidi

PSU Pilkada Labuhanbatu Jilid 2, KPU dan Bawaslu Tidak Profesional Hamburkan Uang Negara Milyaran Rupiah
Kabar Gembira Bagi Warga Luwu Utara, Ada Penghapusan Denda Pajak Kendaraan
Kadis Pendidikan Luwu Utara Klaim Kepemilikan Lahan SDN Pombuntang, Kuasa Hukum Subiati : Itu Sertifikat Hak Pakai !
Tahan Imbang Pemain Muda Pra PORPROV Luwu Utara, Kapten All Star Ungkap Hal Ini

Follow Us

Recommended Posts

Pemkab Majalengka Anggarkan 57 Milyar Lengkapi SARPRA Pariwisata
Pemprov Jabar Luncurkan Portal Jabarjawara.id Solusi Atasi Pencari Kerja dan UMKM
Seni Budaya Lokal Jadi Bagian Penting Identitas Industri Ekraf
Sandiaga Salahuddin Uno Tinjau Kampung Agrinex  Provinsi Banten
Jelang Bulan Suci Ramadhan Danrem 061/Sk Laksanakan Komsos Bersama Komponen  Masyarakat